Aplikasi 298 adalah respons cepat dari Pengadilan Tinggi Manado dalam mengimplementasikan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Surat Edaran MA Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengajuan Kasasi Berdasarkan Pasal 298 dan Pasal 300 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang digunakan khusus wilayah Sulawesi Utara.

Aplikasi ini merupakan terobosan berbasis interoperabilitas, transparansi, dan user-centric untuk memastikan hak hukum pencari keadilan tidak terlewat melalui pertukaran data dan informasi dengan Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara serta Rutan/Lapas di Wilayah Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara.

Langkah ini memperkuat proses bisnis yang akuntabel sekaligus menjadi pilar strategis dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Aplikasi ini dibangun dengan melibatkan seluruh stakeholder, yaitu stakeholder internal (Kepaniteraan dan para Hakim Tinggi) serta stakeholder eksternal (Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara serta Rutan/Lapas di Wilayah Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara) dalam pengumpulan masukan pada fase analisis kebutuhan sehingga terdapat kesatuan visi dalam implementasi Pasal 298 dan Pasal 300 KUHAP.