Sejarah PT Manado

PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI MANADO

Pengadilan Tinggi Manado terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1968 tanggal 26 Nopember 1968. Pengadilan Tinggi Manado secara resmi beroperasi pada tanggal 22 Januari 1969 yang ditandai dengan dilantiknya Bapak Saldiman Wirjatmo, SH sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manado oleh Bapak Menteri Kehakiman RI Prof. Oemar Seno Adji, SH disaksikan oleh Hakim Agung RI Bapak Indroharto, SH dan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Bapak R. Soenarto, SH. Oleh karena itu pada setiap tanggal 22 Januari diperingati sebagai hari ulang tahun Pengadilan Tinggi Manado. Pada waktu itu Pengadilan Tinggi Manado untuk sementara berkantor bersama dengan Pengadilan Negeri Manado di Jl. Sam Ratulangi No. 18. Setelah selesai pembangunan gedung kantor yang baru yang terletak di Jl. Sam Ratulangi No. 20 dan setelah diresmikan oleh Menteri Kehakiman RI, Prof. Oemar Seno Adji, SH maka pada tanggal 8 September 1972 menempati gedung kantor yang baru.

Adapun Ketua Pengadilan Tinggi Manado yang pertama adalah Saldiman Wirjatmo, SH., Wakil Ketua Olden Bidara, SH., dan Hakim Tinggi, J.N. Jassin sedangkan Panitera/Sekretaris, Drs. F. Tidajoh. Pegawai pertama waktu itu J. Gerungan, P.A. Tulandi, R.C.L. Oroh, Ny. Rahmaniah Madjid, Karel Tumbel, Benny Irot, Ny. Siwu dan W. Kandouw kemudian setelah menempati gedung yang baru menyusul Max Leuwol, E. Ratulangi dan Idris Madina, SH.

 

WILAYAH HUKUM DAN PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH HUKUMNYA 

Daerah hukumnya meliputi provinsi Sulawesi Utara dan provinsi Sulawesi Tengah, di provinsi Sulawesi Utara terdapat 6 Pengadilan Negeri yaitu :

  1. Pengadilan Negeri Manado,

  2. Pengadilan Negeri Tondano, 

  3. Pengadilan Negeri Kotamobagu,

  4. Pengadilan Negeri Tahuna,

  5. Pengadilan Negeri Gorontalo dan

  6. Pengadilan Negeri Limboto,

Pada tahun 1996 ketambahan satu Pengadilan Negeri di Bitung berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 1996 tanggal 19 Maret 1996.

Sedangkan di provinsi Sulawesi Tengah ada 4 Pengadilan Negeri yaitu :

  1. Pengadilan Negeri Palu,

  2. Pengadilan Negeri Poso,

  3. Pengadilan Negeri Toli-Toli dan

  4. Pengadilan Negeri Luwuk.

ke 4 Pengadilan Negeri  ini, dengan  adanya UU No. 18 Tahun 1982 terhitung tanggal 20 Agustus 1982 masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Gorontalo berdasarkan UU No. 14 Tahun 2004 tanggal 6 Juli 2004 maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara hanya meliputi 5 Pengadilan Negeri yaitu :

  1. Pengadilan Negeri Manado,

  2. Pengadilan Negeri Tondano,

  3. Pengadilan Negeri Bitung,

  4. Pengadilan Negeri Kotamobagu, dan

  5. Pengadilan Negeri Tahuna.

Kemudian pada tahun 2006 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 27 Tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006 terbentuklah Pengadilan Negeri Airmadidi di Minahasa Utara dimana gedung Pengadilan Negeri diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Bagir Manan, SH. MCL pada tanggal 26 Juni 2008.

Selanjutnya pada tahun 2008 ketambahan lagi satu Pengadilan Negeri di Amurang Minahasa Selatan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 peresmiannya dilaksanakan di Palembang pada tanggal 4 Desember 2008 oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Harifin A. Tumpa, SH.MH.

Pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, bertempat di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud - Sulawesi Utara, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H meresmikan operasional 85 Pengadilan Baru, termasuk di dalamnya Pengadilan Negeri Melonguane di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado. Selain meresmikan operasional 85 pengadilan baru, Ketua MA didampingi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo serta Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Sri Wahyuni Maria Manalip juga melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor Pengadilan Negeri Melangguane, hal ini merupakan bentuk perhatian Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud yang menghibahkan tanah Pemerintah Daerah Talaud kepada MA sebesar 10.000m2.

PINDAH LOKASI KE KOMPLEKS PENGADILAN TERPADU MANADO

Pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 Pengadilan Tinggi Manado bersama 5 (lima) Pengadilan di Manado (Pengadilan Tinggi Agama Manado,  Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Agama Manado, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Pengadilan Militer III-17 Manado) secara resmi pindah alamat ke Kompleks Pengadilan Terpadu Manado, Jl. Adipura Raya, Kima Atas, Kec. Mapanget, Kota Manado, setelah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, YM Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H, M.H.

Peresmian dilaksanakan serentak dalam rangkaian acara peresmian Gedung Pengadilan Terpadu di Manado dan 61 Gedung Pengadilan di seluruh Indonesia.  Acara trersebut dilaksanakan secara daring dikarenakan situasi pandemi covid-19 yang sedang merebak.

(Berita selengkapnya tentang peresmian Pengadilan Terpadu Manado dapat dibaca pada tautan berikut ini: 

http://pt-manado.go.id/berita-dan-informasi/kpt-manado-dan-pimpinan-5-satker-hadiri-peresmian-pengadilan-terpadu-manado-secara-virtual.html)

Pada tanggal 22 Oktober 2021,   Ketua Mahkamah Agung RI,  Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. untuk pertama kalinya mengunjungi Kompleks Pengadilan Terpadu Manado sekaligus meresmikan ruas jalan dan lapangan upacara/olahragadengan nama Prof. Dr. Mr. Raden S.E. Koesoemah Atmadja . Pemilihan nama ini adalah untuk menghormati Ketua Mahkamah Agung RI yang pertama pada 19 45-1952, serta telah diberi gelar Pahlawan Nasional oleh Pemerintah RI pada 1965. Acara ini dihadiri oleh FORKOPIMDA Sulawesi Utara, para Hakim Agung Mahkamah Agung ROI, para Ketua Kamar dan para pejabat Eselon I dan II Mahkamah Agung RI. Selain itu, turut hadir Ketua mahlamah Agung RI periode sebelumnya yaitu Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH.

 

PIMPINAN PENGADILAN TINGGI MANADO

Sampai saat ini Pengadilan Tinggi Manado telah dipimpin berturut - turut oleh :

  1. SALDIMAN WIRJATMO, SH. (22 Januari 1969 -18 Juni 1974)
  2. A. SOEDJADI, SH. (18 Juni 1974 -7 Maret 1981)

  3. HENOCH TESAN BINTI, SH. (16 April 1981 - 23 Oktober 1982)

  4. MOENARSO, SH. (14 Desember 1982 -14 Juli 1984)

  5. SOEMARSONO, SH. (14 Juli 1984 -17 Pebruari 1990)

  6. VIKTOR SIMANJUNTAK, SH. (17 Pebruari 1990 -1992)

  7. I GUSTI BAGUS TIRTAYASA, SH. (1992 -1994)

  8. H.P. PANGGABEAN, SH.MS. (01 Juni 1994 -24 Juli 1996)

  9. SUNARDI PADANG, SH. (12 Juni 1996 - 2 Mei 1997)

  10. O.H. SIMARMATA, SH. (Juni 1997 - 1 Pebruari 2001)

  11. I MADE ARKA, SH. (10 Juni 2001 - 31 Desember 2002)

  12. STEPHANUS SOETRISNO, SH.MH. (29 Januari 2003 - 12 Oktober 2004)

  13. KIMAR SARAGIH SIADARI,SH.S.Sos. (12 Oktober 2004 - 27 Nopember 2006)

  14. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. (27 Nopember 2006 – 15 Agustus 2007)

  15. AGUSTINUS LOTO RUNGNGU’, SH.MH. (28 Agustus 2007 – 30 Juni 2009)

  16. ANDI WARE PASINRINGI, SH.(29 Juli 2009 - 31 Agustus 2012)

  17. MADE RAWA ARYAWAN, SH. MHum (18 September 2012 - 11 Juni 2013)

  18. MABRUQ NUR, SH. MH (11 Juni 2013 - 31 Maret 2016)

  19. SUDIWARDONO, SH. M.Hum (31 Maret 2016 - Oktober 2017)

  20. DR. ROBINSON TARIGAN, SH., MH ( Oktober 2017 - 8 Agustus 2019)

  21. H. ARIF SUPRATMAN, SH., MH (8 Agustus 2019 - 31 April 2021)

  22. Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H. (07 Mei 2021 - Juni 2023)

  23. ASLI GINTING, S.H., M.H. (12 September 2023 - Sampai Sekarang)

 

PEJABAT KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN

Panitera/Sekretaris yang pernah bertugas dari pertama sampai sekarang, sbb :

  1. Drs. F. Tidajoh (1969 – 1981)

  2. D. Soedardja, SH.

  3. Idris Madina, SH.

  4. Muh. Husni Sanusi, SH.

  5. Moch. Erfan, SH.

  6. Eddy Ratulangi, SH.

  7. Jantje Rorie, SH.(01-04-2004 s/d 30 September 2009).

  8. Sintje T. Sampelan, SH. (12 Nopember 2009 s/d 14 Oktober 2014)

  9. Bambang Hermanto Wahid, SH., M.Hum (14 Oktober 2014 s/d 25 Januari 2016)

Selanjutnya dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Kepaniteraan dan Kesekretariatan dipisah dan secara struktural dipisahkan pula untuk jabatan Panitera dan Sekretaris, sebagai berikut:

PANITERA:

  1. Arman, SH (25 Januari 2016 s/d 22 Agustus 2019)

  2. Satrio Prayitno, SH., MH (22 Agustus 2019 sampai Juli 2020)

  3. Sri Prih Utami, SH., MH (16 Desember 2020 - November 2022)

  4. Marten Teny Pietersz, S.Sos., S.H., M.H ( 02 November 2022 Sampai Sekarang)

SEKRETARIS:

  1. Iriani Idrak, SH (4 Agustus 2016 - Desember 2022)
  2. Nikson Ladjoma, S.Sos., S.H. (06 September 2023 sampai sekarang)

 SEJARAH

PENGADILAN TINGGI MANADO

Pengadilan Tinggi Manado terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1968 tanggal 26 Nopember 1968. Pengadilan Tinggi Manado secara resmi beroperasi pada tanggal 22 Januari 1969 yang ditandai dengan dilantiknya Bapak Saldiman Wirjatmo, SH sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manado oleh Bapak Menteri Kehakiman RI Prof. Oemar Seno Adji, SH disaksikan oleh Hakim Agung RI Bapak Indroharto, SH dan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Bapak R. Soenarto, SH. Oleh karena itu pada setiap tanggal 22 Januari diperingati sebagai hari ulang tahun Pengadilan Tinggi Manado. Pada waktu itu Pengadilan Tinggi Manado untuk sementara berkantor bersama dengan Pengadilan Negeri Manado di Jl. Sam Ratulangi No. 18. Setelah selesai pembangunan gedung kantor yang baru yang terletak di Jl. Sam Ratulangi No. 20 dan setelah diresmikan oleh Menteri Kehakiman RI, Prof. Oemar Seno Adji, SH maka pada tanggal 8 September 1972 baru menempati gedung kantor yang baru sampai dengan Oktober 2020.

Pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 Pengadilan Tinggi Manado bersama 5 (lima) Pengadilan di Manado (Pengadilan Tinggi Agama Manado,  Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Agama Manado, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan Pengadilan Militer III-17 Manado) secara resmi pindah alamat ke Kompleks Pengadilan Terpadu Manado, Jl. Adipura Raya, Kima Atas, Kec. Mapanget, Kota Manado, setelah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, YM Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H, M.H. Peresmian dilaksanakan secara virtual dan dilakukan serentak di beberapa tempat dalam rangkaian acara peresmian Gedung Pengadilan Terpadu di Manado dan 61 Gedung Pengadilan secara virtual.

(Berita selengkapnya tentang peresmian Pengadilan Terpadu Manado dapat dibaca pada tautan berikut ini: http://pt-manado.go.id/berita-dan-informasi/kpt-manado-dan-pimpinan-5-satker-hadiri-peresmian-pengadilan-terpadu-manado-secara-virtual.html)

Pada tanggal 23 Oktober 2021, nama jalan Adipra Raya berganti nama menjadi Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur Sulawesi Utara, sesuai nama Ketua Mahkamah Agung RI yang pertama.

Adapun Ketua Pengadilan Tinggi Manado yang pertama adalah Saldiman Wirjatmo, SH., Wakil Ketua Olden Bidara, SH., dan Hakim Tinggi, J.N. Jassin sedangkan Panitera/Sekretaris, Drs. F. Tidajoh. Pegawai pertama waktu itu J. Gerungan, P.A. Tulandi, R.C.L. Oroh, Ny. Rahmaniah Madjid, Karel Tumbel, Benny Irot, Ny. Siwu dan W. Kandouw kemudian setelah menempati gedung yang baru menyusul Max Leuwol, E. Ratulangi dan Idris Madina, SH.

 

Daerah hukumnya meliputi provinsi Sulawesi Utara dan provinsi Sulawesi Tengah, di provinsi Sulawesi Utara terdapat 6 Pengadilan Negeri yaitu :

  1. Pengadilan Negeri Manado,

  2. Pengadilan Negeri Tondano, 

  3. Pengadilan Negeri Kotamobagu,

  4. Pengadilan Negeri Tahuna,

  5. Pengadilan Negeri Gorontalo dan

  6. Pengadilan Negeri Limboto,

Pada tahun 1996 ketambahan satu Pengadilan Negeri di Bitung berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 1996 tanggal 19 Maret 1996.

Sedangkan di provinsi Sulawesi Tengah ada 4 Pengadilan Negeri yaitu :

  1. Pengadilan Negeri Palu,

  2. Pengadilan Negeri Poso,

  3. Pengadilan Negeri Toli-Toli dan

  4. Pengadilan Negeri Luwuk.

ke 4 Pengadilan Negeri  ini, dengan  adanya UU No. 18 Tahun 1982 terhitung tanggal 20 Agustus 1982 masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

 

Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Gorontalo berdasarkan UU No. 14 Tahun 2004 tanggal 6 Juli 2004 maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara hanya meliputi 5 Pengadilan Negeri yaitu :

  1. Pengadilan Negeri Manado,

  2. Pengadilan Negeri Tondano,

  3. Pengadilan Negeri Bitung,

  4. Pengadilan Negeri Kotamobagu, dan

  5. Pengadilan Negeri Tahuna.

Kemudian pada tahun 2006 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 27 Tahun 2006 tanggal 12 Desember 2006 terbentuklah Pengadilan Negeri Airmadidi di Minahasa Utara dimana gedung Pengadilan Negeri diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Bagir Manan, SH. MCL pada tanggal 26 Juni 2008.

Selanjutnya pada tahun 2008 ketambahan lagi satu Pengadilan Negeri di Amurang Minahasa Selatan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 peresmiannya dilaksanakan di Palembang pada tanggal 4 Desember 2008 oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Harifin A. Tumpa, SH.MH.

Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, bertempat di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud - Sulawesi Utara, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H meresmikan operasional 85 Pengadilan Baru, termasuk di dalamnya Pengadilan Negeri Melonguane di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado. Selain meresmikan operasional 85 pengadilan baru, Ketua MA didampingi Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Sekretaris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo serta Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Sri Wahyuni Maria Manalip juga melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor Pengadilan Negeri Melangguane, hal ini merupakan bentuk perhatian Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud yang menghibahkan tanah Pemerintah Daerah Talaud kepada MA sebesar 10.000m2.

 

 

Sampai saat ini Pengadilan Tinggi Manado telah dipimpin oleh 18 Ketua, berturut-turut sebagai berikut :

  1. SALDIMAN WIRJATMO, SH. (22 Januari 1969 -18 Juni 1974)

  2. A. SOEDJADI, SH. (18 Juni 1974 -7 Maret 1981)

  3. HENOCH TESAN BINTI, SH. (16 April 1981 - 23 Oktober 1982)

  4. MOENARSO, SH. (14 Desember 1982 -14 Juli 1984)

  5. SOEMARSONO, SH. (14 Juli 1984 -17 Pebruari 1990)

  6. VIKTOR SIMANJUNTAK, SH. (17 Pebruari 1990 -1992)

  7. I GUSTI BAGUS TIRTAYASA, SH. (1992 -1994)

  8. H.P. PANGGABEAN, SH.MS. (01 Juni 1994 -24 Juli 1996)

  9. SUNARDI PADANG, SH. (12 Juni 1996 - 2 Mei 1997)

  10. O.H. SIMARMATA, SH. (Juni 1997 - 1 Pebruari 2001)

  11. I MADE ARKA, SH. (10 Juni 2001 - 31 Desember 2002)

  12. STEPHANUS SOETRISNO, SH.MH. (29 Januari 2003 - 12 Oktober 2004)

  13. KIMAR SARAGIH SIADARI,SH.S.Sos. (12 Oktober 2004 - 27 Nopember 2006)

  14. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. (27 Nopember 2006 – 15 Agustus 2007)

  15. AGUSTINUS LOTO RUNGNGU’, SH.MH. (28 Agustus 2007 – 30 Juni 2009)

  16. ANDI WARE PASINRINGI, SH.(29 Juli 2009 - 31 Agustus 2012)

  17. MADE RAWA ARYAWAN, SH. MHum (18 September 2012 - 11 Juni 2013)

  18. MABRUQ NUR, SH. MH (11 Juni 2013 - 31 Maret 2016)

  19. SUDIWARDONO, SH. M.Hum (31 Maret 2016 - Oktober 2017)

  20. DR. ROBINSON TARIGAN, SH., MH ( Oktober 2017 - 8 Agustus 2019)

  21. H. ARIF SUPRATMAN, SH., MH (8 Agustus 2019 sampai sekarang)

Panitera/Sekretaris yang pernah bertugas dari pertama sampai sekarang, sbb :

  1. Drs. F. Tidajoh (1969 – 1981)

  2. D. Soedardja, SH.

  3. Idris Madina, SH.

  4. Muh. Husni Sanusi, SH.

  5. Moch. Erfan, SH.

  6. Eddy Ratulangi, SH.

  7. Jantje Rorie, SH.(01-04-2004 s/d 30 September 2009).

  8. Sintje T. Sampelan, SH. (12 Nopember 2009 s/d 14 Oktober 2014)

  9. Bambang Hermanto Wahid, SH., M.Hum (14 Oktober 2014 s/d 25 Januari 2016)

Selanjutnya dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Kepaniteraan dan Kesekretariatan dipisah dan secara struktural dipisahkan pula untuk jabatan Panitera dan Sekretaris, sebagai berikut:

PANITERA:

  1. Arman, SH (25 Januari 2016 s/d 22 Agustus 2019)

  2. Satrio Prayitno, SH., MH (22 Agustus 2019 sampai Juli 2020)

  3. Sri Prih Utami, SH., MH (16 Desember 2020 sampai sekarang)

SEKRETARIS:

  1. Iriani Idrak, SH (4 Agustus 2016 sampai sekarang)
 

Share