Pengadilan Tinggi Manado

Layanan Publik pada Pengadilan Tinggi Manado didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;   
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);   
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 09 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga peradilan;                                       
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi publik;                                       
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;                                     
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;         
8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

Standar Layanan Pengadilan Tinggi Manado ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor: W19.U/1411/HK.00/VI/2020 tentang Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Tinggi Manado yang menyebutkan bahwa layanan utama Pengadilan Tinggi Manado terdiri dari:

1. Penyumpahan Advokat
2. Administrasi Perkara Banding (Pidana, Perdata,TIPIKOR)
3. Permohonan Informasi
4. Pengaduan Masyarakat
5. Administrasi Persuratan Umum
6. Eksekusi Putusan Serta Merta/Provisi
7. Penyumpahan Ketua Pengadilan Negeri
8. Penyumpahan Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD